Beberapa hari yang lalu di status Facebook saya menuliskan "21 T untuk biaya pemilu 2009. Bila dibagi dengan 250 juta WNI maka per orang kena charge Rp. 84 juta". Dalam beberapa saat ada beberapa komentar atas statemen tersebut. Baik mendukung maupun mempertanyakan. Ada juga yang menyarankan agar sebaiknya ikut pemilu. Status tersebut sebetulnya saya comot dari SMS yang dikirimkan seorang pemirsa TV swasta beberapa hari sebelumnya saat membicarakan kesiapan menjelang pemilu 2009.
Ada yang menarik kemudian setelah saya search di internet. Ternyata pada tahun 2007 KPU mengajukan dana sebesar -WOW- sekitar 49 triliun. Lebih dari dua kali lipat dari yang bisa direalisasikan pemerintah pada tahun 2009 ini.
Catatan ini tidak bertendensi untuk menunjukkan kebenaran atau anjuran apapun. Hanya saja bila kembali ke perhitungan awal, yakni 21 triliun yang bila dibagikan ke 250 juta penduduk Indonesia, maka setiap penduduk akan mendapat jatah Rp. 84 juta. Baik itu penduduk dengan KTP, manula, dewasa, remaja, atau bahkan balita. Atau bila logikanya dibalik, maka setiap penduduk telah menyumbang dana pemilu sebesar Rp. 84 juta.
Dengan 84 juta per kepala akan banyak yang bisa dibeli. Saya adalah bapak dengan satu istri dan dua anak. Bila dana pemilu dibagikan maka saya akan bisa mendapat dana segar yang luar biasa besar untuk ukuran kami yang tinggal di kampung. 84 juta X 4 kepala = Rp. 336 juta.... WOOOOOW...
Dengan uang sejumlah itu saya bisa menambah modal usaha, bisa membeli XL2, memakai software orisinal, serta menjauhkan berbagai macam debt collector selama-lamanya. Bisa mengambil sertifikat rumah yang sedang sekolah di sebuah bank. Si Ujang dan Si Nyai bisa mendapat asupan makanan yang sehat dan bergizi serta mendapat jaminan pendidikan yang lebih layak. Bisa membangun perpustakaan multimedia di kampung. Bisa maen Facebook sampai bosen, bisa hidup dengan nyaman sampai pemilu berikutnya di tahun 2013 digelar.
21 Triliun adalah biaya dasar. Belum lagi biaya kampanye dari para caleg atau calon presiden yang mulai hari ini bertebaran di jalan-jalan dalam rangka kampanye pemilu damai. Akan ada pengeluaran ekstra sekian rupiah lagi untuk menghasilkan legislator dan presiden di masa pemilu 2009 ini. Itu yang belum terhitung kecuali pemilu ini telah usai. Sebagai informasi tambahanan, biaya Pilkada Jatim hampir menyentuh angka 1 triliun.
Betapa mahal biaya untuk suatu sistem yang dikatakan demokrasi, sementara ancaman PHK serta pengangguran semakin merajelala menjelang krisis ekonomi global yang puncaknya menurut para ahli akan terjadi di 2010. Beberapa berita di televisi menunjukkan pada 3 bulan pertama di 2009 ini, di Indonesia saja sudah ada 240 ribu orang di-PHK. Serta kemungkinan akan semakin meningkat.
Demokrasi, atau apapun namanya, tentu diharapkan akan menghasilkan pemimpin dan legislator yang peduli rakyat, bebas korupsi, serta mampu membimbing serta mengawal negara ini mencapai kesejahteraan ekonomi, terutama di masa krisis. Biaya yang sangat mahal, bahkan sekian nyawa telah berpulang dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Demokrasi, atau apapun namanya, tidak sepantasnya menghasilkan pencuri-pencuri baru atau kolaborator baru yang tega menguras harta kekayaan bahkan nyawa warga negaranya. Bila setelah Pemilu 2009 hanya akan lahir para maling, koruptor, dan tiran baru, lebih baik anarki saja deh. Gak usah pake pemimpin, gak usah pake legislator, gak usah ada negara.Yang penting rakyat bisa bekerja dengan tenang dan hidup layak sebagai manusia.
Selamat mengikuti kampanye. Selamat mendapat bonus kemacetan baru. Selamat deg-degan. Saya mah mau kembali bermimpi dengan uang 84 juta yang tak akan pernah ada.
No comments:
Post a Comment