DEMOKRASI BUKAN SATU-SATUNYA JALAN

Beberapa hari terakhir ini berita pilkada di Jawa Timur menjadi perhatian saya. Bukan karena konflik berkepanjangan antara Karsa dan Kaji. Atau pilkada ulang di Bangkalan Madura. Tetapi yang menjadi perhatian saya adalah berapa biaya yang dipakai untuk kebutuhan pilkada tersebut. Sampai akhirnya beberapa media elektronik memberitakan bahwa biaya Pilkada Jatim adalah biaya pilkada termahal sepanjang sejarah pilkada di Indonesia: hampir 1 triliun rupiah atau 1000 miliar atau 1.000.000 juta! (punten bilih lepat ngitung, teu tepi kalkulatorna...)

Hampir 1 Triliun biaya masyarakat yang terserap untuk sebuah pesta demokrasi, sebuah pesta representasi, yang katanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. 1 Triliun, sebuah angka fantastis buat seorang buruh tani di kampung Pangatikan yang mendapat upah Rp. 10.000 per hari untuk membersihkan kebun dari jam 6 pagi hingga menjelang magrib. 1 Triliun merupakan angka fantastis untuk seorang buruh pabrik tekstil di Ranca Ekek sana yang hanya mendapat Rp. 30.000 per hari setelah bekerja 8 jam tanpa henti di tengah gemuruh mesin. 1 Triliun adalah angka fantastis untuk seorang guru SD di kaki gunung Manglayang yang saban hari harus naik-turun gunung mencapai sekolah. 1 Triliun adalah angka fantastis bagi seorang wartawan yang setiap liputan yang dimuat di televisi mendapat Rp. 250.000 setelah pontang-panting siang dan malam.

Di kampung saya, di Ciamis, satu pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2008 lalu mengelurkan dana minimal Rp. 2 miliar rupiah untuk biaya kampanye saja. Itu biaya yang paling murah. Saat itu ada 4 pasangan cabup-cawabup. Minimal Rp. 8 miliar yang dipakai untuk biaya kampanye saja. Entah itu berbentuk poster, baligo, gaji dan operasional tim sukses, atau sembako dan program dadakan lainnya. Itu baru di Ciamis.

Hasil akhir sebuah demokrasi belum tentu dirasakan. Pemimpin terpilih belum tentu mampu mewujudkan semua janjinya. Rakyat masih harus menunggu sampai pilkada berikutnya untuk memastikan kebenaran pilihannya. Hanya waktu yang bisa membuktikan bahwa pilkada sekarang ini akan menjadi pendidikan politik yang berbiaya sangat mahal. Tetapi dalam pendapat saya, yang paling diuntungkan adalah advertising. Karena merekalah yang menikmati perang antar calon. Orientasi politik menjadi tidak penting saat para calon yang berseteru wacana politik menggunakan jasa printing misalnya, di tempat yang sama. Calon-calon yang berseteru di ranah Pilkada pun muncul di halaman yang sama di surat kabar lokal untuk mengumbar janji dan menarik hati calon pemilih.

Advertising below the line dan above the line adalah pemenang sebenarnya pilkada, pilcaleg, atau pilpres. Katakanlah biaya marketing adalah 1/3 dari biaya produksi dalam teori ekonomi, maka setidaknya 333 Miliar terserap advertising pada Pilkada Jatim saja. Waw.

Coba misalnya yang 333 miliyar itu dikonversi ke dalam bentuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, sarana dan prasarana umum, atau modal biaya pertanian-perikanan-kelautan. Dipakai untuk memelihara sumber air dan hutan untuk kemaslahatan masyarakat. Dipakai untuk membeli senjata untuk mempertahankan perbatasan. Atau dibelikan kurupuk seperti anekdot urang Sunda bila mengetahui ada penggunaan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Kabayang kan meuli kurupuk 333 miliareun... Tong waka ngadaharna, ngagorengna ge lieur...

Demokrasi memang menjadi mimpi indah banyak orang. Tetapi mencapai sebuah mimpi indah harganya ternyata sangat-sangat mahal. Itu baru berupa uang yang secara teori masih bisa diganti. Bagaimana dengan hilangnya nyawa seperti yang terjadi di Medan? Ketua DPRD Sumut pun harus meregang nyawa akibat suatu kegiatan yang disanjung-sanjung sebagai demokrasi. Atau sekian banyak warga masyrakat yang kehilangan nyawa saat pesta pora-demokrasi di jalan raya.

Pertanyaannya, masih bisakah demokrasi dipertahankan? Apakah hanya demokrasi yang menjamin lahirnya kepemimpinan yang bersih dan berwibawa? Apakah masyarakat umum memerlukan demokrasi? Saya pikir, kita memang perlu negara yang kuat dan menjamin hak-hak rakyatnya. Kita perlu negara yang dipimpin oleh orang-orang yang kompeten dan kredibel serta amanah, bermoral dan takut Tuhan. Kita perlu kepemimpinan nasional dan lokal yang bisa membawa masayarakat ke jembatan emas kemakmuran dan kebahagiaan dunia-akhirat. Tetapi saya menolak demokrasi menjadi satu-satunya cara untuk mencapai tujuan itu.

Membuat demokrasi menjadi satu-satunya pilihan adalah hal yang sangat tidak demokratis.

13022009