Pertandingan Persib vs Persija di ISL 2013 (3 Maret 2013) adalah pertandingan dengan service terbaik dari Panpel Persib. Pertandingan yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat itu sungguh nyaman dan aman padahal partai big match.
Screening dilakukan dalam beberapa lapis hingga hanya penonton yang mempunyai tiket bisa duduk di kursi sesuai nomor kursi. Ya, saat itu SJH baru saja dipasangi kursi dengan nomor duduk.
Stadion pun tidak sepenuh biasanya dalam arti tidak semua kursi terisi. Masih ada beberapa kursi kosong di setiap tribun, termasuk di tribun timur. Ini akibat screening berlapis yang dilakukan aparat hingga tiba di ring 1 hanya bobotoh bertiket saja yang bisa masuk area SJH.
Tetapi kenyamanan itu hanya itu saja, hanya sekali itu saja. Lanjut ke pertandingan berikutnya, saat tiba di tribun saya mendapati kursi saya sudah diduduki orang lain.
Ketika saya meminta orang itu untuk pindah, ringan saja dia menjawab. "Da saur bapa anu berseragam oge bebas calik mah di mana wae," tuturnya.
Saat ditanya soal tiket, ia tidak bisa menunjukkannya. Padahal ia datang bersama 4 atau 5 orang keluarganya.
Hingga terakhir saya ke stadion untuk menyaksikan Persib vs Sriwijaya FC di Liga 1 2017 di stadion GBLA, tidak pernah ada lagi tiket dengan nomor kursi. Pemilik tiket harus adu cepat masuk ke tribun berebut dengan bobotoh tak bertiket yang masuk dengan cara menyuap petugas penjaga tiket.
Bila dihubungkan dengan kejadian kemarin dengan membludaknya Bobotoh di GBLA yang menelan korban jiwa, saya yakin kawan-kawan Bobotoh bisa menarik asumsi siapa yang salah, lalai, dan harus bertanggung jawab atas kejadian ini.
Tidak ada asap tanpa api. Tak ada supply bila tidak demand. Tidak akan ada yang menyuap bila tak ada yang bisa disuap. Penyuapan itu akan berhenti bila petugas menolak suap. Juga bila Bobotoh yang suka 'moncor' sadar diri.
Tetapi kesadaran itu tidak akan terwujud bila sistemnya tidak mendukung. Bobotoh yang menyuap akan sulit terjerat hukum berbeda dengan petugas yang mau disuap. Karena jumlahnya banyak dan tidak teridentifikasi. Akan berbeda dengan petugas pelaksana karena penempatan mereka di setiap gerbang pasti ada perintah dari atas dan ada catatan/log booknya. Siapa koordinator regunya, siapa saja yang bertugas, berapa orang aparat sipil, berapa orang aparat kepolisian/TNI.
Dengan kata lain, pelaksanaan sistem berdasar hukum itu adalah top down, dari atas ke bawah. Dari pucuk ke akar rumput, bukan sebaliknya.Akar rumput yang menongak ke atas akan lebih mudah dikondisikan bila pucuk memberi contoh dan teladan. Menerapkan punish and reward dengan adil dan fair. Petugas gerbang bukanlah penjual tiket tapi pemeriksa dan penyobek tiket.
Saya jadi teringat dengan cerita seorang kawan baru yang berasal dari luar kota Bandung di awal bulan Juni ini "Abdi mah Mang, ka Bandung ngahajakeun lalajo Persib najan teu boga tiket. Soalna nyaho cara ngakalanana, 100.000 teh bisa ku 10 urang asup."
Dengan kejadian meninggalnya dua bobotoh bertiket akibat berdesakan di stadion yang over capacity maka seyogyanya Panpel Persib segera melakukan evaluasi menyeluruh. Tidak hanya Panpel dari PT. PBB saja tetapi juga dari aparat-aparat negara yang diperbantukan dan memang berwenang untuk mengatur masalah keamanan dan kenyamanan.
Bila tidak dilakukan perbaikan sistem terutama mentalitas riswah, permasalahan ini akan kembali terulang. Bukan tidak mungkin akan lebih buruk lagi. Sedangkan berdasar UU Keolahragaan tahun 2022 pasal 54 ayat 4-5, Panpel berkewajiban menjaga keamanan dan kenyamanan para penonton olahraga (baca: suporter) yang memiliki tiket.
Masalah utama bukan pada Bobotoh tak bertiket, karena sejak jaman di Siliwangi pun Bobotoh yang tak bertiket sudah ada. Tidak semua berniat menjebol pintu, sebagian besar malah ingin bertemu rekan-rekannya, bersilaturahmi di luar stadion di saat pertandingan berlangsung.
Ricky N. Sastramihardja II
📷 Ricky, Twitter @oydnnx
